Komentar
Dompu, Lensa Post NTB - Untuk keempat kalinya, Pemerintah Kabupaten Dompu kembali meraih status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima langsung Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin didampingi Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin, S.Sos, Senin (28/5/2018) di Mataram. Kendati dinilai pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2017 sangat baik, orang nomor 1 di Dompu ini terus memotivasi ASN terus bekerja, dan bekerja!!! Bupatipun memuji Birokrasi dan para ASN yang telah bekerja sama dan bekerja maksimal sehingga WTP untuk keempat kali kembali diraih, ujar Bupati.
Penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP itu dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTB di Mataram kepada Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Hadir pula Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Dompu Muhammad, ST, M. Si, Inspektur Inspektorat, H. Soehartomo, S. KM., MPPM, dan Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Ardiansyah, SE. Untuk diketahui, Opini WTP Laporan Keuangan tahun 2017 ini diraih oleh 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. Sehingga Perwakilan BPK NTB menyerahkan LHP Laporan Keuangan 10 kabupaten/kota kepada 10 Bupati/Walikota se NTB secara bersamaan.
Usai penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP kepada Bupati/Walikota se NTB tersebut, Kepala Perwakilan BPK NTB, Wahyu Priyono, SE, MM, Ak, CA menyampaikan bahwa opini WTP dari BPK-RI sejatinya bukan merupakan penghargaan, karena pada dasarnya pencapaian opini merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan bagi pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang. "Untuk itu perlu ditingkatkan terus agar lebih efisien dan ekonomis setiap kegiatan," harapnya.Lebih lanjut Wahyu menekankan dalam pengelolaan keuangan APBD, maka Pemda harus melaporkannya dengan wajar sesuai standar akuntasi yang berlaku dengan sistem internal dan patuh terhadap peraturan perundang-udangan.
Dikemukakannya ada 10 temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi catatan-catatan penting untuk dibenahi, yakni pajak yang dipungut namun tidak disetor; perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan yang menyebabkan kelebihan pembayaran dan kelebihan pembayaran; volume fisik atau kualitas tidak optimal; pengelolaan aset tidak tertib (dicatat tapi tidak diketahui keberadaannya); belanja daerah tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban (tidak memadai); pengerjaan fisik terlambat yang melampaui kontrak; belanja hibah sosial yang tidak tepat sasaran dan terlambat dipertanggugjawabkan; pekerja jasa pemerintahan pengawas / perencana di waktu yang bersamaan ada di beberapa kontrak yang berbeda. “Kami juga masih menemukan pembayaran gaji pegawai yang tidak berhak kepada yang meninggal, cuti dan pensiun serta belanja BBM kendaraan Dinas yang tidak memiliki bukti yang riil,” ujarnya.“Catatan-catatan permasalahan itu kami harap untuk ditindak lanjuti 60 hari setelah LHP ini diserahkan,” tandasnya.
Dijelaskan Wahyu permasalahan-permasalahan tersebut secara langsung akan mempengaruhi dan berdampak pada pemberian opini kewajaran laporan keuangan oleh BPK. “Walau permasalahan masih ditemukan, tapi kabupaten/kota memiliki itikad baik dan semangat yang kuat untuk menindak lanjuti sebelum LHP selesai,” ujarnya.
Unsur penilaian BPK-RI atas laporan keuangan daerah meliputi 4 (empat) hal yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah; kecukupan pengungkapan bukti; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektifitas pengendalian internal.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Dompu mengucapkan terima kasih kepada BPK atas kerjasama dan bimbinganya selama proses pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Dompu tahun anggaran 2017. Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja keras sehingga Opini WTP untuk ke 4 kali diraih Pemerintah Kabupaten Dompu.“Ini semua berkat kerja keras kita bersama di jajaran pemerintah daerah dan dukungan doa dari seluruh masyarakat Dompu,” ungkap HBY.
Opini yang diraih ini, kata Bupati harus dapat dijadikan semangat untuk terus bekerja menyajikan tata kelola keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan kriteria dan standar akuntasi pemerintah yang efektif, efisien dan sesuai dengan sistem internal serta peraturan perundang-udangan yang berlaku.Penyerahan Dokumen LHP atas laporan Keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se NTB tahun Anggaran 2017 tersebut disaksikan Gubernur NTB yang diwakili Sekda Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D. (EMO - BIRO DOMPU)