Komentar
Diterangkan mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu ini, pemerintah terus melakukan verifikasi dan validasi terhadap Basis Data Terpadu (BDT) tersebut. Karena di antara warga yang tercover di BDT ada yang sudah mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Boleh jadi, ada pula warga prasejahtera yang belum tercantum namanya dalam BDT. Diterangkannya, bagi masyarakat yang tercover namanya dalam BDT untuk memdapatkan rastra, namun tingkat ekonominya sudah berada pada taraf lebih baik, boleh saja digugurkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan dialihkan kepada warga lain yang dipandang lebih membutuhkan. Ditambahkan Rukyatil Hilaliyah, S. Si (Bagian Program Dinsos) bahwa penyaluran rastra di Kabupaten Dompu sudah dilkukan untuk 6 bulan yakni periode Januari-Juni 2018. "Rastra sudah tersalurkan 6 bulan sampai Juni," ungkapnya.
Selanjutnya dalam 3 bulan terakhir ini, Dinsos Kabupaten Dompu bekerja sama dengan BRI melakukan pembuatan rekening bagi 19. 365 KPM yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bukan hanya itu, Dinsos juga harus menyiapkan e-warung di sejumlah lokasi yang tersebar di wilayah perkotaan maupun perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten Dompu. BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong (elektronik Warung Gotong-Royong) KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara)."Kalau sampai bulan Juni kami tidak bisa menyiapkan rekening dan e-warong, maka bulan Juli nya mungkin kami akan menggunakan skenario rastra sampai akhir 2018," ujar Yati. Penyiapan kedua hal tersebut, lanjutnya membutuhkan kerja keras dari dinas terkait dan kesiapan anggaran. (EMO - Biro Dompu)