Bima, Lensa Pos NTB - Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti
Putri,SE bertempat di aula kantor bupati Bima menerima kedatangan tim penilai
Kabupaten Layak Anak yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI
berjumlah dua orang yaitu Ernawati Wahyuni dan Marwan Sandari.
Kegiatan
ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Kapolres Bima, kepala DP3AP2KB
beserta jajaranmya, Kepala Bappeda serta peserta dialog. Kepala Bappeda
Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, MSc dalam pengantarnya bahwa kegiatan yang
dilaksanakan ini dalam rangka membahas verifikasi Kabupaten Bima sebagai
Kabupaten Layak Anak.
Hal ini
sesuai dengan visi misi Kabupaten Bima yang termuat dalam RPJMD tahun 2010-2021
yaitu dari sisi handal dalam rangka membangun Kabupaten Bima kearah yang lebih
baik lagi. Dengan dilaksanakan verifikasi Kabupaten Bima sebagai Kabupaten
Layak Anak ini nantinya merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak anak.
Komitmen ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 B (2) dan operasional pada UU
nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Bupati
Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan bahwa dengan adanya
verifikasi ini kedepanya Kabupaten Bima dapat dijadikan dan mendapatkan
predikat sebagai daerah Kabupaten layak anak yang mempunyai sistem pembangunan
berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam
kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Oleh
karena itu tujuan akhir ini tersirat pada perlindungan anak menjadi salah satu
urusannya wajib yang diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah
Kabupaten maupun Kota akan semakin terwujud. Keluarga sebagai unit dasar dari
masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya
komitmen dan bimbingan secara teratur, terorganisir dan terjadwal.
Bupati
Bima berharap dengan adanya kegiatan ini kedepanya program Kabupaten Layak Anak
merupakan komitmen dari pemerintah daerah bagaimana melibatkan dan menempatkan
anak di dalam pembangunan.
Ketua tim
bapak Marwan Sandari bahwa saat ini Kabupaten Bima berkomitmen untuk menuju
Kabupaten Layak Anak, hal ini ditujukan dalam bentuk dukungan dari seluruh
stakeholder yang ada seperti Dinas Pendidikan, dinas kesehatan hingga Dinas
PUPR sebagai instansi yang mengkaji tentang infrastruktur dalam membangun
Kabupaten yang benar – benar memberikan hak dari pada anak.
Dirinya
menambahkan bahwa ada beberapa kriteria dalam penilaian Kabupaten /Kota Layak
Anak diantaranya, mengukur pencapaian teregistrasi akta lahir anak, kegiatan
aktivitas forum anak di daerah terkait bagaimana anak terlibat langsung. Masalah
pengasuhan anak di daerah utamanya terkait upaya penanggulangan nikah dini,
progr kesehatan anak dimulai dari anak baru lahir hingga layanan kesehatan
terhadap anak, kepastian keberlanjutan pendidikan anak serta sekolah
yang ramah aman anak. (ADV)