Komentar |
| Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. |
Mataram, Koranlensapos.com— Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram
mengimbau semua pihak termasuk masyarakat dan para pendukung peserta Pemilu
2019 agar menempuh cara-cara konstitusional dalam menyikapi hasil Pemilu. Hal tersebut
agar jangan sampai berefek negatif terhadap pembangunan daerah.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Mataram, Lalu
Martawang mengajak semua pihak agar mendukung pelaksanaan tugas penyelenggara
Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
serta jajarannya.
Menurutnya, dalam menyelenggara Pemilu 2019, KPU dan
Bawaslu sudah sungat terbuka, sudah sangat transparan, serta memberikan ruang
partisipasi yang luas kepada masyarakat. Penyelenggara Pemilu membuka ruang
seluas-luasnya sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu,
pihaknya mengimbau semua pihak agar menyalurkan aspirasi dalam koridor hukum
sesuai mekanisme undang-undang.
Pihaknya tidak sepakat atas upaya-upaya inkonstitusional
(people power) dalam menyikapi Pemilu. Karena Pemilu sudah berlangsung sesuai
mekanisme dan aturan yang berlaku. Jikapun ada hal yang ingin dikoreksi maka
bisa menempuh kanal-kanal atau jalur yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang menjadi produk legislatif sebagai
perpanjangan suara rakyat banyak.
“Kami mengimbau kepada seluruh stake holder yang
terlibat dalam proses Pilpres maupun Pileg ini untuk tidak menggunakan
kekuatan-kekuatan yang mempresure atau mempengaruhi opini dengan cara-cara yang
inkonstitusional,” imbau Asisten I Setda Kota Mataram di Mataram, Kamis
(2/5/2019).
Dikatakannya, upaya-upaya inkonstitusional justru
akan menimbulkan efek buruk bagi orang banyak termasuk kegiatan pembangunan dan
perekonomian. Salah satu contohnya citra negatif terhadap sebuah daerah. Misalnya
NTB khusunya Kota Mataram yang telah terbangun sebagai bagian destinasi wisata.
“Salah satu kata kunci dikunjungi oleh orang di
luar. Kata kuncinya dia (pengunjung) merasa aman dan nyaman mengunjungi daerah
tersbut. Jangan gara-gara Pilpres dan Pileg, menyebabkan orang takut untuk
datang ke Mataram, orang takut untuk datang ke Pulau Lombok, orang takut datang
ke NTB, siapa yang bertanggungjawab untuk menciptakan iklim yang kondusif ini,
bukan hanya aparat keamanan, bukan hanya pemerintah daerah tapi seluruh masyarakat
Pulau Lombok, NTB dan Mataram khususnya, maka kita menciptakan aman dan nyaman,”
ujarnya.
Pada pelaksanaan Pemilu 2019, Pemkot Mataram
memiliki target khusus terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Adapun
target Pemkot Mataram di atas target partisipasi nasional 77,5 persen. Sebelumnya
pada Pilkada NTB tingkat partisipasi masyarakat 70 persen.
“Target pemilih meningkat, kalau waktu Pilkada
tingkat partisipasi 70 persen dan target nasional 77,5 persen, maka target kami
di atas 77,5 persen. Alhamdulillah dari hasil rilis sementara, angka
partisipasi menunjukkan partispasi pemilih di atas 80 persen,” katanya.
Target lain Pemkot Mataram pada Pemilu 2019 menjadikan
Kota Mataram sebagai barometer pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan
bertanggungjawab.
“Pemilu yang demokratis tentu yang menjadi
pelaksananya KPU dan Bawaslu. Undang-undang sudah mengatur bagaimana mekanisme,
bagaimana struktur itu dijalankan. Kalau adas yang keberatan berkaitan sesuatu
proses, masuklah di lini bagian meluruskan, kalau itu keluar dari proses yang
seharusnya. Masuklah dalam sistem yang berlaku, jangan membangun di luar sistem
yang berlaku,” tandasnya. [TIM LENSAPOST]