Komentar
Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia, disingkat Komcad TNI adalah pasukan cadangan militer Indonesia, yang berkedudukan langsung di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Ini merupakan wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara, seluruh sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara.
Penyelenggaraan dan keberadaan komponen cadangan pertahanan negara didasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan komponen cadangan dilaksanakan melalui pola pembentukan, pembinaan, dan penggunaan yang dilakukan secara terpusat.
Komponen Cadangan tersebut terbentuk sebagai hasil implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3/2021.[1][2][3].
Kata 'komponen' di sini menandai salah satu dari tiga aspek pengelolaan sumber daya pertahanan negara:
Komponen utama mengacu pada Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama.
Komponen cadangan mengacu pada warga negara dan sumber daya dan Sarana dan Prasarana Nasional, yang siap dikerahkan setiap saat untuk membantu Komponen Utama.
Komponen pendukung merujuk pada Polri, Kepolisian Khusus, dan Rakyat terlatih lainnya (seperti purnawirawan TNI dan Polri, serta aparat keamanan sipil lainnya) dan logistik wilayah dan cadangan material strategis.
Komponen cadangan yang dimaksud berfungsi untuk menambah kekuatan pengganda dan mendukung langsung komponen utama melalui mobilisasi guna mempertahankan negara dari ancaman militer dan hibrida baik di dalam maupun di luar negeri. Komponen cadangan terdiri dari matra darat, matra laut, dan matra udara yang selalu siap pada saat dibutuhkan melalui mobilisasi. dan dapat digerakkan oleh Presiden pada waktu perang atau keadaan darurat nasional, dengan izin Dewan Perwakilan Rakyat.
Komponen cadangan dalam penugasan atau pembinaan dipilah menjadi dua yaitu dalam dinas aktif dan tidak dalam dinas aktif.
Dalam dinas aktif Komcad melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan. Anggota Komcad dengan segala akibat yang dialami dalam penugasan sama dengan pembinaan prajurit TNI. Komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya buatan sarana dan prasarana nasional bila mengalami kerusakan atau kehilangan pada masa dalam dinas aktif menjadi beban dan tanggung jawab negara baik pemeliharaan, perawatan maupun penggantiannya.
Tidak dalam dinas aktif, semua sumber daya nasional yang tergabung pada Komcad kembali melaksanakan tugas semula atau sesuai profesinya masing-masing di luar tugas pertahanan negara. Pembinaan Komcad dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.
Komponen cadangan direkrut dari semua warga negara pria dan wanita yang bukan anggota TNI atau Polri saat ini, dan ini bersifat sukarela. Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, dan Buruh Pekerja lainnya juga diperbolehkan untuk mendaftar dan bergabung dengan Komponen cadangan, tanpa harus meninggalkan studi dan pekerjaan mereka.
Penerima baru harus berusia minimal 18 tahun hingga maksimal 35 tahun pada hari pertama pelatihan dasar militer, memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat, tidak memiliki catatan kriminal yang dibuktikan dengan pernyataan polisi, dan harus setidaknya lulusan sekolah menengah pertama (Sekolah Menengah Pertama atau SMP sederajat).
Semua proses rekrutmen dilakukan oleh panitia daerah, dan diawasi oleh panitia pusat. Proses rekrutmen akan menyeleksi rekrutan berdasarkan kesehatan (jasmani dan mental) dan kebugaran fisik, serta berdasarkan penelitian personel (Litpers) dan administrasi. Para rekrutan juga diseleksi berdasarkan kompetensinya mengenai pengetahuan umum, psikotes, dan wawancara.
Berikut beberapa persyaratan sebagai berikut:
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 ( tiga puluh lima) tahun
Sehat jasmani dan rohani
Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
Setelah proses rekrutmen, rekrutan cadangan harus menyelesaikan Pelatihan Dasar Kemiliteran selama tiga bulan di satuan Pendidikan masing-masing 3 matra.
Untuk melaksanakan Pendidikan tersebut, Pasukan Komponen Cadangan TNI dapat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan matra yang diambil dan dalam pendidikan Pasukan Komponen Cadangan (Komcad) TNI dibagi menjadi 4 (Empat) Satuan Pendidikan. Adapun kedudukan tiap-tiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
Satuan Pendidikan Komcad Matra Darat di Rindam/Kodam.
Satuan Pendidikan Komcad Matra Udara di Wing Pendidikan 800/Kopasgat, Lanud Sulaiman, Bandung.
Satuan Pendidikan Komcad Matra Laut di Kodikmar, Kodiklatal Surabaya.
Satuan Pendidikan Komcad Kadet Mahasiswa Universitas Pertahanan di Akmil, Magelang.
Siswa akan menerima Uang saku, Perlengkapan perseorangan lapangan, Rawatan kesehatan, pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.selama pelatihan mereka.
Siswa yang berhasil menyelesaikan latihan dasar militer, mereka kemudian akan dilantik sebagai anggota TNI KC. Mereka akan menerima pangkat militer, meskipun hanya berlaku selama masa aktif mereka (Masa aktif), dan juga akan menerima Nomor Induk Komponen cadangan (NIKC). Pangkat TNI KC akan didasarkan pada tingkat pendidikan mereka:
Siswa dengan ijazah vokasi (D-III dan D-IV), memperoleh gelar sarjana (S1 dan S2), atau memperoleh sertifikasi profesi (seperti dokter, perawat, dan surveyor bersertifikat ) akan menerima Pangkat Perwira sebagai Letnan Dua.
Siswa dengan ijazah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat akan menerima pangkat Bintara atau Tamtama sebagai Sersan Dua atau Prajurit Dua/Kelasi Dua sesuai ketentuan yang berlaku.
Siswa dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat akan menerima pangkat Tamtama sebagai Prajurit Dua/Kelasi Dua.
Komponen Cadangan dapat menerima uang saku (hanya ketika Pelatihan), tunjangan operasional (hanya ketika dimobilisasi), rawatan kesehatan, pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian , dan penghargaan. Penghargaan ini termasuk penghargaan veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia untuk Komponen Cadangan yang dimobilisasi, dan brevet Komponen Cadangan untuk menandai status mereka.
Komponen Cadangan dipanggil untuk masa aktif hanya ketika mobilisasi telah diumumkan oleh Presiden pada saat darurat nasional atau perang, dan panggilan untuk pelatihan penyegaran. Pelatihan penyegaran dapat berlangsung antara 12 hingga 90 hari, dan dapat dilakukan oleh pelatihan militer di daerah, pelatihan tempur, atau oleh unit sederajat batalyon lainnya.
Selama masa aktif, Komponen Cadangan harus dianggap sebagai personel cadangan aktif yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia, dan dengan demikian tunduk pada hukum dan peraturan militer yang ditetapkan oleh hukum. Masa aktif Komponen Cadangan akan berakhir sampai mereka demobilisasi, atau menyelesaikan pelatihan penyegaran dan kembali tunduk pada hukum sipil.
Selama Komponen Cadangan tidak aktif, Perlengkapan dan peralatan lapangan dan seragam mereka harus disimpan di kesatuan masing-masing, tidak diperbolehkan menyimpan senjata api mereka, dan diharapkan dipanggil kembali untuk tugas aktif setiap saat.
Anggota Komponen Cadangan dapat diberhentikan dengan hormat jika:
Telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 tahun
Sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai Komponen Cadangan
Gugur, tewas, atau meninggal dunia
Tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan
Sejak dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya
Karena mengundurkan diri, dengan alasan yang disetujui oleh Menteri.
Di sisi lain, Anggota Komponen Cadangan juga dapat menerima pemberhentian dengan tidak hormat jika:
Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
Menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau peraturan perundang-undangan;
melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;
mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata dapat merugikan disiplin
upaya bunuh diri atau bunuh diri;
desersi dari tugas aktif atau tidak menjawab panggilan tugas aktif
tindakan lain yang tidak etis, tidak pantas, atau tidak sopan;
dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
kehilangan kewarganegaraannya secara sengaja. (emo/sumber wikipedia).