Sejarah Singkat Nusa Tenggara Barat, 66 Tahun Merawat Harapan Menjawab Tantangan

 

Koranlensapos.com - NTB merupakan provinsi kepulauan yang terletak di tenggara Indonesia dengan dua pulau utamanya: Lombok dan Sumbawa serta 401 pulau-pulau kecil. Kedua pulau ini memiliki karakteristik alam, sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda namun saling melengkapi.  

Di awal masa kemerdekaan, NTB menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja Bali. Sunda Kecil merupakan provinsi yang di dalamnya bergabung Bali, NTB dan NTT. Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada Desember 1949, NTB menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur. 

Tidak berlangsung lama, NTB kemudian menjadi provinsi sendiri pada 17 Desember 1958 dengan bergabungnya pemerintahan Pulau Lombok dan Sumbawa berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT. 

Demi tertib ketatanegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, keberadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kini diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak kelahirannya, NTB telah dipimpin putra terbaik bangsa pada masanya yaitu : 

Ruslan Tjakraningrat memimpin NTB dengan tantangan utama krisis pangan dan ancaman kelaparan yang nyata. Pada 1959 misalnya, tak kurang dari 10 ribu jiwa warga Lombok Selatan meninggal dunia karena kekurangan gizi yang parah. 

Pada periode 1965 - 1966 di saat situasi politik nasional bergejolak karena meletusnya pemberontakan G-30 S/PKI, kembali bencana kelaparan besar terjadi di Lombok Selatan dan umumnya Pulau Lombok.

Sepanjang kurun waktu itu, hampir 80 persen areal pertanian gagal panen. Sekitar 20 ribu kepala keluarga hidup dalam kesulitan pangan yang berat. Gizi buruk menimpa ribuan anak-anak. 

Dengan segala keterbatasannya, delapan tahun memimpin NTB, Gubernur Roeslan Tjakraningrat telah berusaha keras menjadikan NTB daerah yang lebih baik. Meletakkan fondasi pemerintahan dan pembangunan daerah, memperkuat nasionalisme dan semangat kebangsaan. Merekatkan kebersamaan antar segenap kelompok-kelompok di tengah masyarakat NTB yang plural. 

Di masa pemerintahan Gubernur H.R. Wasita Kusumah, usaha-usaha yang lebih mendalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan di NTB khususnya di Pulau Lombok dilakukan, antara lain dengan membentuk program Gugus Tugas Lombok. 

Pada masa inilah mulai muncul keyakinan bahwa ancaman gagal panen dan kelaparan bukan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Pelan namun pasti, masyarakat Lombok Selatan tumbuh keyakinannya bahwa hidup mereka bisa berubah. Pemerintah NTB pun tumbuh keyakinannya bahwa kemiskinan dan kelaparan di Lombok Selatan bisa teratasi dengan terus mendorong percepatan pembangunan. 

Di masa kepemimpinannya, sejarah mencatat NTB swasembada beras pada 1984. Buah dari Operasi Tekad Makmur (OTM) yang mulai dilakukan pada musim tanam 1980-1981. Ketika itu OTM dilakukan pada areal seluas 26 ribu hektar di Lombok Selatan dengan mendorong intensifikasi padi gogo rancah (Gora). Inilah operasi pertanian yang mungkin salah satu yang terbesar di era orde baru dan sekaligus tersukses capaiannya sehingga Presiden RI dan Gubernur NTB mendapatkan penghargaan dari FAO (Badan Pangan dan Pertanian PBB). Hingga kini NTB dikenal juga dengan sebutan BUMI GORA karena suksesnya pola tanam Gogo Rancah.

Gubernur H. Warsito memimpin NTB selama 10 tahun. Ia mewariskan satu prestasi besar dari pendahulunya yang berhasil membawa NTB swasembada beras pada 1984. Selain terus memantapkan capaian swasembada beras itu, Warsito juga meletakkan sejumlah pondasi penting, salah satunya yang menonjol yaitu pondasi pembangunan sektor pariwisata. 

Demikian juga dengan gagasan membangun bandara internasional di kawasan selatan Lombok, membangun infrastruktur jalan dan membentuk Badan Promosi Pariwisata Lombok Sumbawa, embrionya dimulai di era H. Warsito. Kemudian dilanjutkan dengan lebih nyata dan besar oleh gubernur berikutnya. 

Di bidang tata pemerintahan, di era ini lahir Kota Mataram dengan terbitnya Undang-Undang nomor 4 tahun 1993 tentang peningkatan status Kota Administratif Mataram menjadi Kota Madya Dati II Mataram. Tanggal 31 Agustus 1993, ditetapkan sebagai hari lahir Kota Mataram yaitu hari diresmikannya Kota Mataram sebagai Kota Madya Dati II Mataram sebagai Daerah Otonom dan dilantiknya Walikota Madya Mataram pertama, Bapak Drs. H. Lalu Mas’ud, oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Yogi S. Memet.

Masa Pemerintahan Gubernur Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si. dan Wakil Gubernur Drs. H. Lalu Azhar (1998-2003) 

H. Harun Al Rasyid adalah gubernur NTB pertama yang bukan berasal dari militer. Ia juga gubernur pertama yang merupakan putra asli daerah. Pada era kepemimpinannya, hubungan pusat-daerah banyak mengalami perubahan mendasar. 

Era otonomi yang bergulir sebagai buah dari reformasi politik, memberi kesempatan luas bagi daerah mengelola lebih mandiri potensi sumber daya lokal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang menonjol adalah GEMA PRIMA (Gerakan Mandiri Perubahan Perilaku Masyarakat dan Aparat). 

Gerakan ini dirancang sebagai satu cara inovatif mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat, terutama perubahan perilaku dalam pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta produktivitas bekerja. Di era H. Harun Al Rasyid terbentuk Kota Bima (2002) dan proses pembentukan Kabupaten sumbawa Barat (2003 akhir).

Seperti pendahulunya Harun Al Rasyid, H. Lalu Serinata juga berhadapan dengan sejumlah perubahan politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Di era ini untuk pertamakalinya Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih dalam satu paket di DPRD Provinsi NTB. Pada masa ini semangat Otonomi Daerah makin diperkuat. 

Di awal bertugas, Drs. H. Lalu Serinata meresmikan terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 20 November 2003. Di akhir jabatan meresmikan terbentuknya Kabupaten Lombok Utara tanggal 22 Juli 2008. 

Sepanjang lima tahun memimpin NTB, H. Lalu Serinata dan H. Bonyo Thamrin Rayes berhadapan dengan tantangan besar menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, memantapkan infrastruktur, serta perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM). 

Di era ini mulai diinisiasi kembali pembangunan Bandara Internasional Lombok yang Ground Breakingnya dilakukan oleh Menteri Perhubungan Ir. H. Hatta Rajasa. Di era ini juga mulai diinisiasi pengembangan Masjid Raya di lokasi Islamic Center saat ini.

TGH. Muhammad Zainul Majdi berpasangan dengan Ir. H. Badrul Munir, M.Sc.   merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pertama yang terpilih melalui proses pemilihan langsung pada pemilihan kepala daerah NTB Mei 2008.

Program-program yang pernah bersinar selama dua periode kepemimpinannya bersama dua wakil gubernur berbeda, seperti program PIJAR (sapi, jagung, rumput laut), NTB BSS, Visit Lombok Sumbawa, pencapaian terbaik MDG’s, pengembangan wisata halal dan berbagai program lainnya, selain itu. Di era ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan peringkat IPM NTB secara nasional. 

Di era ini pembangunan fisik Masjid Hubbul Wathan Islamic Center dimulai dan diresmikan. Di era ini juga diresmikan dan mulai beroperasinya Bandara Internasional Lombok pada tanggal 1 Oktober 2011 serta mulai dibangunnya pelabuhan Gili Mas tahun 2012.

Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., memimpin NTB dengan mengusung Visi Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang. lima tahun kepemimpinannya, Dr. Zul dan Umi Rohmi terus memacu sejumlah program unggulan seperti industrialisasi, posyandu keluarga, beasiswa luar negeri, desa wisata dan zero waste, serta program unggulan lainnya. 

Di era ini pembangunan menghadapi tantangan sehubungan terjadinya bencana gempa bumi 7 SR (2018) dan Covid-19 (2020-2022). Pasca musibah Covid 19, event internasional Motogp, WSBK, MXGP, IATC, Iron Man, Shell Eco Marathon, Konvensi G20, World Muscle Tour And Sport Festival, dan lainnya, tergelar di NTB yang membuka peluang ekonomi baru menuju NTB Gemilang. 

Pada tahun 2023 – 2024, dalam masa transisi menuju penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak, Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Penjabat Gubernur Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dan Mayjen TNI (Purn) Hassanudin.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak tanggal 27 November 2024, telah menghadirkan Dr. H. L. Muhammad Iqbal, M.Hub.Int., dan Hj. Indah Dhamayanti           Putri, SE., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin NTB masa bhakti 2024 – 2029 yang akan datang.

66 tahun pembangunan NTB telah mengajarkan satu hal. Tak ada hasil yang bisa instan. Semua berproses melalui perjuangan. Bagaimana swasembada beras diperjuangkan, bagaimana produksi dan populasi pertanian dalam arti luas dilipatgandakan, bagaimana sektor pariwisata tumbuh dan berkembang, bagaimana pembangunan manusia ditingkatkan, bagaimana infrastruktur jalan, pelabuhan, bendungan dan bandara diadakan, semuanya dimulai dari titik nol dan diteruskan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. 

Bagaimana progres pemberian makan bergizi gratis diimplementasikan? Bagaimana PON XXII 2028 mendatang dirancang? Bagaimana NTB Emas 2045 disiapkan? Bagaimana harapan baru agar NTB, kian HEBAT dan terus maju mendunia? Aspirasi dan amanah tersebut kini dititipkan, digantungkan, dipercayakan pada sosok pemimpin Dr. H. L. Muhammad Iqbal, M.Hub.Int.,dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. Selamat bekerja. Mari berjuang. Bersama kita bisa. 

Dirgahayu Nusa Tenggara Barat. 

(Dibacakan oleh Sekda Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra di awal pelaksanaan Upacara HUT NTB ke-66 yang berlangsung di Lapangan Beringin Pemda Dompu, Selasa (17/12/2024)