Komentar
Koranlensapos.com - Salah satu janji politik Lalu Muhammad Iqbal - Indah Damayanti Putri (Gubernur - Wakil Gubernur NTB Periode 2025 - 2030) yang digaungkan pada kampanye Pilkada lalu adalah meritokrasi birokrasi. Yaitu menempatkan seseorang untuk memimpin pada suatu jabatan tertentu berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan karena kekayaan, senioritas dan lain sebagainya.
Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) lalu, Gubernur Iqbal menengarai ada pihak-pihak tertentu yang pesimis tentang hal itu. Iqbal - Dinda dianggap mustahil bisa mewujudkan janji politik meritokrasi birokrasi karena akan berhadapan dengan beragam tantangan dan hambatan yang tidak mudah untuk diatasi.
Untuk itu, melalui akun pribadinya di media sosial, dua hari lalu Iqbal menyampaikan penegasan mengenai hal itu.
"Ada yang meragukan komitmen kami tentang meritokrasi birokrasi. Katanya sulit, berat, tidak bisa, dan sebagainya. Politik birokrasi, budaya birokrasi dan sistem birokrasi yang sudah berjalan terlalu akut untuk dirubah. Akan banyak yang tidak nyaman dan akan ngelunjak ketika budayanya di otak atik. Itu kata-kata dari beberapa orang yang pesimis dengan janji kami dalam mewujudkan meritokrasi birokrasi," ungkap Iqbal mengawali statemennya.
Iqbal menjelaskan meritokrasi birokrasi memang berat dan tidak mudah. Namun diakuinya dirinya juga adalah produk dari sistem merit itu sendiri.
Dikemukakannya tanpa sistem merit tidak ada Iqbal anak lombok yang akan jadi Dubes. Tidak ada Iqbal anak Sasak yang akan menjadi eselon I di Kemenlu (Kementerian Luar Negeri). Tidak ada Iqbal anak NTB yang akan menjadi Juru Bicara Kementrian Luar Negeri untuk urusan luar negeri.
"Artinya masih ada tempat di mana meritokrasi birokrasi dilaksanakan. Pertanyaannya mau ndak kita menerapkan sistem meritokrasi sebagai sistem birokrasi kita di Pemprov NTB? Mau ndak kita agar birokrasi kita dikelola dan dipimpin oleh orang-orang baik yang kompeten? Mau ndak kita orang-orang baik, idealis dan kompeten yang selama ini tersisih oleh politik birokrasi mendapatkan tempat sesuai dengan level kemampuannya?," tanyanya.
Menurutnya meritokrasi birokrasi harus menjadi komitmen bersama. Iqbal - Dinda tidak bisa mewujudkannya sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak.
"Oleh karena itu kami mengundang siapapun birokrat NTB yang punya kemampuan untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan Iqbal-Dinda," ajaknya.
Gubernur yang pernah menjadi Diplomat dan Juru Bicara Indonesia di Kementerian Luar Negeri ini membuka ruang kritik, masukan, saran dan bahkan kesempatan bagi semua masyarakat untuk menjadi agent of control bagi kepemimpinannya bersama Wagub Indah Damayanti Putri.
"Laporkan kepada kami jika dalam perjalanan kepemimpinan ke depan ada pejabat dan birokrat yang nakal dan bermain-main dengan amanah yang menjadi tugasnya. Bahkan pun jika kami sendiri yang mungkin khilaf atau melalukan kesalahan atau membuat kebijakan yang kurang baik bagi masyarakat," pintanya.
Iqbal meyakini kolaborasi antara pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan dengan masyarakat yang aktif melakukan kontrol sosial akan menjadi trigger bagi tercapainya meritokrasi birokrasi di NTB. (emo).