Komentar
Penyegelan Kantor BKD-PSDM Dompu, Senin (10/3/2025)Koranlensapos.com - Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Dompu menjadi sasaran penyegelan.
Penyegelan dilakukan sejumlah massa aksi yang melakukan demo di kantor itu pada hari Senin (10/3/2025). Demo dilakukan terkait 7 orang guru yang dibatalkan kelulusan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Korlap aksi, Ahmad mengatakan ketujuh guru tersebut dibatalkan oleh Panselnas kelulusan mereka dan digantikan oleh 7 orang yang dalam seleksi tersebut tidak lulus.
Ketujuh orang yang dibatalkan tersebut yakni Riana Herawati (dengan nilai lulus 529,0) Saleha (528,0), Sularmi (528,0), Kiki Andrianti (528,0), Dewi Susanti (528,0), Juhari (527,0) dan Nurbaity (527,0).
Ketujuh orang yang dibatalkan ini kemudian digantikan dengan 7 orang lainnya yang nyata-nyata tidak lulus dalam seleksi itu, yakni Nurlailah (nilai 502), Baiq Zohriani (453), Hartati (478), Rosdiana (477), Irawati Purnamasari (469), Astuti (462), dan Siti Ratnah (444).
Kehadiran massa aksi pada Senin pagi itu untuk menemui Kepala BKD-PSDM Kabupaten Dompu guna mendapatkan informasi mengenai upaya pengembalian hak mereka ke BKN di Jakarta.
"Kami minta kepada Kepala BKD untuk menyampaikan hasil yang dibawa dari Jakarta terkait pengembalian hak 7 orang yang dibatalkan itu," kata aktivis yang biasaa disapa Son Marhaen itu.
Namun Kepala BKD-PSDM tidak menemui massa aksi sehingga berbuntut pengegelan itu. Penyegelan itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap pimpinan instansi tersebut yang tidak menemui massa aksi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, saat aksi itu terjadi, Kepala BKD-PSDM Kabupaten Dompu sedang mengikuti rapat dengan Bupati di Kantor Pemda Dompu. Saat bersamaan pula ratusan CASN PPPK 2024 melakukan demo di depan Kantor Pemda Dompu terkait penundaan SK Pengangkatan menjadi ASN hingga Maret 2026 mendatang.
Son menegaskan perjuangan untuk pengembalian hak ketujuh orang tersebut belum berakhir. Mereka akan terus berjuang hingga pemerintah melalui lembaga berwenang mengembalikan hak ketujuh orang yang dibatalkan tanpa alasan yang dibenarkan itu. (emo).