Komentar
Koranlensapos.com - Momen pascalebaran Ifulfitri biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Dompu untuk bertamsya bersama keluarga di tempat-tempat wisata pegunungan maupun pantai.
Objek wisata seperti Pantai Lakey dan Ngampa di Kecamatan Hu'u, Wadu Jao dan Felo Janga di Kecamatan Pajo, Pantai Ria, Sori Na'e, air terjun Panca, Madaprama di Kecamatan Woja, Dermaga Soro di Kecamatan Kempo, Nanga To'i dan Paropa di Kecamatan Kilo, Sarae Nduha, Oi Rao, Hodo dan Danau Satonda di Kecamatan Pekat serta masih banyak lagi yang lainnya.
Dalam sebuah diskusi ringan di grup WhatsApp Alumni SMP 4 Dompu (sekarang SMPN 3 Woja) membahas tentang problematika pengembangan destinasi wisata di daerah bermoto Nggahi Rawi Pahu itu. Disebutkan Kabupaten Dompu memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, namun kurang mendapatkan perhatian. Dengan kata lain, objek-objek wisata yang ada tidak ditata dan dikelola dengan baik.
Peran pemerintah dinilai masih minim dalam menata dan mengelola tempat-tempat wisata yang telah disediakan oleh alam. Hal itu berpengaruh pada keengganan para pengunjung untuk sekadar menikmati destinasi wisata yang ada. Wisatawan lokal pun tidak tertarik untuk meliriknya, apalagi dari mancanegara.
"Apanya yang bisa ditawarkan sementara tata kelolanya sudah gak jelas," sorot Zul, salah satu anggota grup.
Zul menyebut memang banyak destinasi wisata yang sangat bagus dan potensial di daerah kita namun kurang mendapatkan perhatian dan perawatan berkelanjutan. Belum lagi minimnya kesadaran masyarakat setempat untuk menjaga eksistensi tempat wisata itu.
Ia mencontohkan Sarae Nduha yang sudah menghabiskan anggaran besar dalam penataannya. Akibat tidak adanya perawatan berkelanjutan akhirnya kumuh. Begitu pula Oi Rao hanya jadi kubangan kerbau.
"La Key yang menjadi salah satu ikon Dompu kumuh. Setiap kita ke sana bukan lagi panorama alam yang kita nikmati tapi wisata yang jelek dan kotor," sorotnya.
Menurutnya pihak terkait (pemerintah,red) harus menentukan regulasi yang tepat untuk pengelolaan pariwisata dengan melibatkan multipihak.
Senada disampaikan Nafisah. Menurut guru Agama asal Dompu yang berdomisili di Bogir Jawa Barat ini, penatakelolaan tempat wisata bukan hanya membangun, tetapi juga harus dibarengi dengan perawatan kontinyu dan berkesinambungan. Ada petugas khusus yang digaji untuk melakukan perawatan yang disebut karyawan wisata.
"Percuma dibangun seindah mungkin kalau tidak dirawat," ungkapnya.
Menurutnya di tempat wisata juga harus ada juga petugas pengamanan yang menjaga aset-aset dan fasilitas yang tersedia agar tetap aman dan terpelihara dengan baik.
Nafisah juga menyoroti masih minimnya ketersediaan fasilitas musala dan toilet di tempat-tempat wisata. Kedua hal itu, menurutnya sangat penting dan vital di tempat wisata. Sebagai daerah dengan penduduk mayoritas muslim, keberadaan musala di tempat wisata sangat diperlukan. Saat waktu salat tiba, pengunjung bisa langsung menunaikan kewajibannya. Musala juga harus dilengkapi toilet yang terpisah antara pria dan wanita. Juga harus tersedia keran-keran tempat berwudhu.
Nafisah mengaku waktu mudik ke Dompu tahun 2024 lalu, ia menyempatkan berkunjung ke Pantai Ria. Di sana sudah tersedia 2 bangunan toilet sederhana. Tetapi ia heran karena tidak tersedia air sama sekali. Hendak buang air kecil saja susah karena tidak tersedia air di dalam toilet.
Menurutnya destinasi wisata alam Madaprama juga bila dikelola dengan baik ditambah dengan fasilitas permainan anak-anak dan remaja akan layak dikunjungi.
Anggota grup lain menyampaikan program 100 hari pemerintahan Bambang Firdaus - Syirajuddin selaku Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2025 - 2030 yakni Dompu Ma Raso dan Dompu Ma Rapi (Dompu yang bersih dan Dompu yang rapi). Sejak di bulan puasa lalu, BBF-DJ telah memulai dengan gerakan pembersihan massal dan penataan lapak-lapak yang memenuhi trotoar di kawasan perkotaan. Menurutnya program ini harus didukung bersama dan disambut positif.
Salah seorang anggota grup mengapresiasi program penataan lapak-lapak itu. Namun harus dilakukan secara menyeluruh. Bupati diminta agar menginstruksikan kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk mensosialisasikan program penataan lapak itu. Sebelumnya diawali dengan meminta kepada pemilik lapak untuk membongkar secara mandiri dan diberi batas waktu. Bila sampai batas waktu yang ditentukan belum dibongkar, maka diberikan teguran. Bila belum diindahkan juga, maka dilakukan pembongkaran paksa. Ia menyebut bangunan-bangunan kumuh yang berdiri di atas trotoar seperti di sepanjang jalur di depan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dan Kantor Camat Woja.
Ia juga melihat banyak bangunan kumuh di dalam area Terminal Ginte yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. (emo).