Komentar
Kota Bima, Lensa Post NTB - Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat
Kota Bima, mulai bekerja ekstra menyusul mendesaknya pelaksanaan Lomba
Kelurahan Tingkat Provinsi yang rencana akan digelar di bulan Juni 2018. Tim
yang dipimpin H. Fahruddin, S.Sos selaku Kabag Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kota Bima menyampaikan ada 5 Kelurahan yang dinilai, masing-masing
diwakili 1 Kelurahan dari 5 Kecamatan se Kota Bima, yakni Kecamatan Asakota
diwakili Kelurahan Melayu, Kecamatan Rasanae Barat diwakili Kelurahan Nae,
Kecamatan Mpunda diwakili Kelurahan Matakando, Kecamatan Raba diwakili
Kelurahan Penanae, dan Kecamatan Rasanae Timur diwakili Kelurahan Nungga,
terang H. Fahrudin disela-sela Lomba penilaian Kelurahan Matakando, pagi ini,
rabu (30/5/2018). Ia juga menyampaikan
bahwa Tim Penilai akan menuntaskan penilaian di Kelurahan Nae Kecamatan
Rasanae Barat besok pagi, kamis (31/5/2018)
H. Fahrudin juga membeberkan bahwa Tim penilai yang turun berjumlah 17
orang yakni : Drs.
M. Farid, M.Si (Assisten I Kota Bima), Ny. Hj. Yani Marlina HM. Qurais (Ketua
TP-PKK Kota Bima), H. Fahruddin, S.Sos (Kabag Adm. Pemerintahan Setda Kota
Bima), Drs. Agus Suharli (Sekretaris Dinas Koperindag Kota Bima), Ahmad, S.Sos
(Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima), Hj. Dewi Triyani, S.Sos, M.Si (Kabid Paud
dan Dikmas Dinas Dikbud Kota Bima), Sunarti,SE,MM (Kabid PSM dan PKS Dinas
Sosial Kota Bima), Maksum, SE (Dinas PPPA Kota Bima), Muhammad Jafar, S.Sos (Kabid
PMSPK Bakesbangpol Kota Bima), Drs. Abdul Gawis (Sekretaris DLH Kota Bima), Joeruddin,
SS (Kabid KS BPPKB Kota Bima), Ny. Sarfis Alwi (TP-PKK Kota Bima), Ir. St. Suhada
Syamsudin (TP-PKK Kota Bima), Fitriani, S.Km, M.Kes (TP-PKK Kota Bima), Dra. Hj.
Sri Ratnawati, MH Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima), Ahmad Jafar,
SE (BPBD Kota Bima) dan Hj. Maruni Hidayati, BA (Bag. Adm Pemerintahan Setda
Kota Bima).
Menurut H. Fahruddin, S.Sos, lomba kelurahan ini mengacu pada
Permendagri no. 81 tahun 2015, setidaknya ada 3 indikator yang harus dinilai
saat lomba kelurahan ini, yakni pertama
Bidang Pemerintahan, disini akan dilihat sejauhmana
tingkat kinerja aparaturnya, inisiatif dalam bekerja, hingga kreativitas atau
inovasi pelayanan pemerintahan bagi masyarakat. Sedangkan indikator kedua,
imbuh H. Fahruddin adalah mengenai evaluasi Kewilayahan kelurahan
yang bersangkutan. Nantinya akan dinilai mengenai identitas wilayah, bagaimana
persoalan batas wilayah, maupun kesiapsiagaan dalam bencana. “Yang tak kalah
pentingnya yaitu tim penilai ingin mengetahui sejauhmana pengaturan investasi
di wilayah,” katanya. Adapun indikator penilaian yang terakhir, lanjut H. Fahruddin ialah
mengenai Kemasyarakatan. Di mana sub penilaian dari bidang tersebut
seperti partisipasi masyarakat dalam kegotongroyongan, pengaturan keamanan dan
ketertiban wilayah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta penanggulangan
kemiskinan.“PKK juga menjadi penilaian penting bagi kami, karena peran PKK ini
sangat signifikan sekali dalam memberikan pencerdasan bagi masyarakat,”
pungkasnya. (SUKUR)