KNPI Monta Sorot Pemerintah Kurang Perhatikan Infrastruktur Jalan

Kategori Berita

.

KNPI Monta Sorot Pemerintah Kurang Perhatikan Infrastruktur Jalan

Koran lensa pos
Rabu, 03 Juli 2019

Bima, Lensa Pos NTB - Pembangunan infrastruktur Jalan di Kabupaten Bima sepertinya belum merata sampai ke Pelosok. Sebab fakta di lapangan masih banyak sekali jalan raya yang rusak parah bahkan seolah dibiarkan rusak, misalnya kondisi jalan penghubung Kecamatan Monta, Parado, serta Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima hingga saat ini masih memprihatinkan.
Melihat kondisi ini Ketua KNPI Kecamatan Monta, Suharmajid, S.Pd angkat bicara, Ia menyorot Pemerintah Provinsi NTB dan Pemda Bima yang kurang mempedulikan kondisi jalan di wilayah Tente - Monta dan Parado. Menurutnya, jalan tersebut merupakan satu-satunya yang menghubungkan 3 Kecamatan itu, juga digunakan oleh masyarakat dalam aktifitasnya setiap hari, baik dari kalangan petani, anak-anak sekolah, nelayan, maupun pengguna jalan lainnya.

Suharmajid juga menjelaskan, bahwa sudah puluhan tahun, jalan sekitar 5 meter perbatasan Desa Baralau Kecamatan Monta dengan Desa Tenga Kecamatan Woha itu dibiarkan rusak dan belum ada perhatian dari Pemerintah terkait, ungkapnya, menurutnya, kondisi jalan ini pada saat musim kemarau tetap berair dan berlubang apalagi musim hujan lebih parah lagi, sulit dilalui baik kendaraan roda dua maupun roda empat, karena becek dan berlubang.

Ia berharap, Pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut, karena jalan tersebut sudah puluhan tahun rusak parah dan belum ada perhatian sama sekali. Kita kasihan pada adik-adik yang sekolah, lebih-lebih terhadap pengguna jalan yang selalu mengeluh karena jalan rusak parah" harap Majid.

Lanjut dia, skitar 3 tahun yang lalu jalan itu dikerjakan sepotong sepotong oleh Pemerintah Propinsi. Disamping itu juga jembatan di Simpasai untuk penghubung masyarakat Kecamatan Monta, dan kecamatan langgudu juga memerlukan perhatian serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan Propinsi NTB. Diapun meminta kepada Bupati Bima, Gubernur NTB, DPRD dan Dinas PUPR turun memberikan pernyataan sikap," tegasnya. (USMAN)