Komentar |
| Muhammad Ikhsan, S. Sos, Anggota DPRD Kab. Dompu |
Dompu, Lensa Pos NTB - Terkait kerusakan hutan yang kian merajalela di berbagai wilayah di Kabupaten Dompu akibat perambahan oleh oknum-oknum masyarakat untuk perladangan jagung, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu diminta untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Penegasan itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Muhammad Ikhsan, S. Sos kepada media ini kemarin.
"Kepada Pemerintah Kabupaten Dompu kami mendesak untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah atasan," tandasnya.
Menurutnya bila kondisi seperti ini dibiarkan tanpa ada langkah apapun dari Pemerintah Daerah sebagai penguasa wilayah, maka kerusakan hutan akan lebih masif lagi.
Dikatakan Politisi Nasdem ini kendati Pemerintah Kabupaten Dompu tidak memiliki kewenangan terhadap persoalan hutan, tetapi lokus persoalan hutan yang terjadi adalah dalam wilayah administratif Kabupaten Dompu.
"Mestinya pemkab Dompu proaktif jangan beralasan karena bukan kewenangan karena lokusnya itu di sini ," sorotnya.
Menurutnya langkah konkret yang bersifat segera yang harus dilakukan adalah Pemerintah Daerah harus proaktif meningkatkan koordinasi agar pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat segera melakukan langkah-langkah prefentif untuk mencegah kerusakan hutan lebih masif lagi serta langkah-langkah kuratif untuk merehabilitasi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan.
"Saya berharap petani kita untuk tidak lagi menambah area perambahan di kawasan hutan," pintanya.
Lebih lanjut ia mengimbau kepada tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat agar tidak lagi mengganggu kawasan hutan.
"Kita semua harus mengambil langkah-langkah sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi hutan kita. Dan sekali lagi kepada petani agar tidak lagi menambah areal perambahan hutan," ulangnya menegaskan. (AMIN).