Komentar
Dompu, koranlensapos.com - Hubungan kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Dompu dinilai terlalu 'mesra'. Hal itu berdampak pada tidak maksimalnya fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Dompu terhadap program pembangunan di daerah bermotto Nggahi Rawi Pahu tersebut.
Sorotan itu disampaikan politisi Syirajudin, SH ketika diwawancarai awak media di Taman Kota Dompu beberapa hari lalu.
"Saya melihat antara eksekutif dan legislatif di Dompu ini terlalu 'mesra' sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan baik," kata mantan anggota DPRD Kabupaten Dompu 3 (tiga) periode yang kini merupakan Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB itu.
Dikatakannya DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yakni fungsi budgeting (anggaran), pengawasan dan legislasi. DPRD harus menjalankan ketiga fungsi itu sesuai dengan amanat Undang-Undang.
Menurutnya hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif memang harus tercipta guna menyelelaraskan berbagai program pembangunan, namun demikian tidak boleh mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan. Buntutnya ada program pembangunan yang tidak populis, akan diamini saja oleh DPRD tanpa berani menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.
Ditegaskan Syirajudin, hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif harus tetap terjalin dalam koridor-koridor yang terstruktur dan sistematis. Tanpa mengabaikan fungsi kontrol.
"Kalau hubungan kemitraan terlalu dekat, maka akan sulit memisahkan fungsi eksekutif dan legislatif. Itu gambaran yang saya tangkap. Tetapi tidak berarti bermusuhan atau menjaga jarak," ucapnya.
Lemahnya fungsi pengawasan itu, lanjut Syirajudin berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dompu.
"Menurut kacamata saya sebagai warga Dompu, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dompu masih jalan di tempat," pungkasnya. (emo).