Komentar
Dompu, koranlensapos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, Arif Rahman melantik dan mengambil sumpah 243 orang Panita Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di 81 Desa/Kalurahan se-Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur NTB, serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2024. Mereka yang dilantik ini sebelumnya telah mengikuti seleksi administrasi, tes tertulis hingga tes wawancara. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Paruga Samakai Dompu, Ahad (26/5/2024).
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih oleh dua orang staf Sekretariat KPU Kabupaten Dompu.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah oleh Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arif Rahman disaksikan oleh Rohaniawan dari Kementerian Agama Kabupaten Dompu serta salah seorang Rohaniawan dari Agama Hindu didampingi oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Yusuf, Nasarudin dan Hidayatullah.
Melalui moment ini, PPS diminta untuk selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di masing-masing tingkat Desa/Kelurahan.
"Selain menjaga integritas, PPS harus bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," pinta Ketua KPU, Arif Rahman dalam sambutannya.
Arif megaskan pula agar PPS yang dilantik tersebut harus dan mampu menjalankan tugas dengan baik dan jujur.
"Tetap memegang teguh amanah, sumpah janji serta isi pakta integritas yang diucapkan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan mengungkapkan keyakinannya pada seluruh anggota PPS yang baru dilantik tersebut akan mampu mengemban amanah sesuai pakta integritas yang telah diucapkan. Yakni mengedapankan asas penyelenggara yang jujur, adil, transparan, independen dan berintegritas.
"Sehingga diyakini hasil pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Dompu Tahun 2024 bisa dipertanggungjawabkan," kata Wabup.
Usai pelantikan dan pengambilan sumpah, seluruh Anggota PPS diberikan pembekalan dalam rangka penguatan kapasitas dan kompetensi masing-masing agar lebih memahami tugas-tugas sebagai penyelenggara pilkada..(emo).