Pjs. Bupati Dompu, Baiq Nelly Yuniarti saat membuka sekaligus narsum kegiatan Simposium Pemuda bertajuk "Pemuda & Pilkada, Masihkah Pemuda Menjadi Pelopor Perubahan?" yang berlangsung di SMAN 1 Kilo, Sabtu (2/11/2024)
Koranlensapos.com - Para tokoh pemuda di Kecamatan Kilo menggelar kegiatan simposium pemuda. Acara yang dikemas sederhana namun apik itu dilaksanakan di Aula SMAN 1 Kilo pada Sabtu, 2 November 2024.
Kegiatan ini mengangkat tema selaras dengan kondisi kekinian, yakni "Pemuda & Pilkada, Masihkah Pemuda Menjadi Pelopor Perubahan?. Hebatnya lagi, acara ini dihadiri Pjs. Bupati Dompu, Baiq Nelly Yuniarti sebagai narasumber.
Narasumber lain yakni Ketua KNPI Kabupaten Dompu, Muhammad Iradat yang diwakili Rahmat Akbar dan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari Haz diwakili Ketua Divisi Sosialisasi, SDM dan Humas, Wahyudin. Juga Sekum KAHMI Kabupaten Dompu, Suherman.
Di bawah komando aktivis HMI, Arif Wahyudin selaku ketua panitia dan Agus Setiawan sebagai moderator, penyampaian materi oleh para narsum 'mengalir' dengan lancar. Pada sesi diskusi, sejumlah peserta simposium yang merupakan para kawula muda dari berbagai desa di Kecamatan Kilo mengajukan pertanyaan maupun saran dan masukan bagi terselenggaranya Pilkada yang damai sekaligus mempertajam peran pemuda sebagai agen perubahan.
Ketua Rayon KAHMI Kecamatan Kilo, Taufikurrahman sebagai pengantar menjelaskan Simposium Pemuda ini dihajatkan untuk mewujudkan Pilkada yang damai, sejuk dan berintegritas lewat kesadaran pemuda guna melawan segala hal yang mencederai marwah demokrasi.
"Pemuda harus berani melawan politik uang, hoax, intimidasi, ujaran kebencian dan lain-lain," harap tokoh muda Kilo yang familiar dengan sapaan Opick itu
Menurutnya cara paling efektif untuk memberantas semua hal yang dapat berpotensi mencederai marwah demokrasi adalah harus dimulai dari dari diri. Setiap pribadi harus menjadi pelopor untuk menolak politik transaksional dan semua hal yang menodai marwah demokrasi.
"Kita sendiri yang harus memulainya. Harus dimulai dari diri kita masing-masing. Jangan kemudian, mulut melawan politik uang, tapi tangan menerima," ujarnya.
Pjs Bupati Dompu, Baiq Nelly Yuniarti dalam paparannya menjelaskan pemuda harus menempa dan terus mengembangkan potensi dirinya agar benar-benar menjadi agent of change. Sebagai agen perubahan, pemuda harus berada pada semua lini untuk memberikan warna perubahan yang positif.
Pada dunia perpolitikan, pemuda diharapkan dapat menjalankan perannya untuk mengubah paradigma dan pola pikir masyarakat awam dalam berdemokrasi. Pendewasaan berdemokrasi harus ditumbuhkan oleh para pemuda agar suasana politik berlangsung dengan santun dan damai. Dalam berpolitik tidak harus diwarnai dengan kebencian, peemusuhan dan saling menghujat. Namun sebaliknya berpolitik sejatinya mengajarkan makna saling menghargai. Demokrasi sesungguhnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, persaudaraan dan persahabatan.
Begitu juga pada sektor ekonomi. Pemuda harus mampu membawa angin perubahan dengan melihat peluang dan potensi sumber daya yang ada.
"Potensi Kecamatan Kilo luar biasa dari segi pariwisata, ikan dan lain-lain yang belum maksimal atau belum disentuh secara serius. Para pemuda bisa menangkap ini sebagai peluang untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat Kilo agar lebih sejahtera," kata Nelly.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB yang ditunjuk menjadi Pejabat Sementara Bupati Dompu dalam masa cuti kampanye Pilkada 2024 ini mengajak para pemuda untuk dapat melakukan gebrakan-gebrakan dengan melirik sektor-sektor yang belum tersentuh.
Soal Pilkada, Nelly kembali menegaskan untuk tetap mempererat hubungan silaturahmi antar sesama. Meski berbeda pilihan, namun hubungan komunikasi dan interaksi dengan tetangga dan kerabat harus tetap terjalin dengan harmonis.
"Kita simpel saja, pada saat hari pencoblosan ke TPS, coblos selesai. Kembali lagi pada aktivitas masing-masing. Jangan karena politik kita tidak saling tegur dengan sanak saudara, teman dan keluarga. Mari kita berdemokrasi dengan simple dan sederhana," ajaknya.
Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, Wahyudin meminta peran pemuda untuk memberantas praktik money politic. Dikatakannya politik uang sudah menggerogoti nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Politik uang sudah menghancurkan tatanan demokrasi yang pada muaranya hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin bermental koruptor.
"Oleh karena demikian, saya mengajak pemuda untuk melawan politik uang mulai dari diri sendiri. Pemuda harus menjadi pelopor dalam memerangi praktik politik transaksional," kata pria murah senyum yang pernah menjadi Ketua HMI Kabupaten Dompu ini.
Wahyudin kemudian menantang peserta untuk membuat vidio menulis di depan rumah mereka "menolak politik uang".
"Yang berani membuat video akan diberi hadiah," tantangnya.
Pada kesempatan yang sama, Rahmat Akbar dari KNPI Kabupaten Dompu mengemukakan pemuda adalah harapan masa depan bangsa dan negara. Karena itu pemuda harus menyiapkan diri untuk menyongsong masa depan dengan terus belajar dan mengasah potensi diri.
"Pemuda harus membekali diri dengan terus belajar dan bersemangat menggali potensi diri," ajaknya.
Sementara itu, Sekum KAHMI Dompu, Suherman mengingatkan pemuda untuk serius belajar dan menyesuaikan diri serta merencanakan masa depan jauh ke depan.
"Saya harus jadi apa di masa depan harus mulai dicanangkan sejak sekarang," ucap Komisioner KPU Dompu periode 2014 - 2019 itu.
Apalagi di era serba digital ini, Suherman mendorong pemuda untuk menyongsong masa depan yang gemilang dengan penguasaan yang mumpuni.
"Kita harus bisa mengikuti dan menguasai teknologi digital yang terus berkembang saat ini agar bisa berkompetisi," dorongnya.
Kegiatan itu diakhiri dengan pembacaan rekomendasi Simposium Pemuda oleh Ketua Rayon KAHMI Kilo, Taufikurrahman untuk ditindaklanjuti oleh para pihak. Rekomendasi itu berisi 3 poin. Ini selengkapnya:
Dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT, dalam penyelenggaraan PILKADA Dompu 2024, Kami berkomitmen :
1. Menjaga pelaksanaan PILKADA Dompu sehingga terselenggara dengan aman, damai dan riang gembira;
2. Menolak segala bentuk ujaran kebencian, intimidasi, politisasi SARA dan Politik Uang;
3. Mendorong dan mengingatkan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) agar melaksanakan seluruh tahapan PILKADA secara demokratis berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas dan netralitas. (emo).