Komentar
Koranlensapos.com - Ratusan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemda Dompu, Senin (10/9/2025).
Unjuk rasa dilakukan menyusul adanya Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penundaan SK Pengangkatan ASN PPPK 2024 menjadi pada bulan Maret 2026. Forum Solidaritas ini menolak Keputusan Kemen-PAN-RB yang dinilai sangat merugikan nasib para CASN PPPK.
"Kenapa dilakukan seleksi pada tahun 2024 kalau memang harus ditunda sampai tahun 2026? Ini jelas sangat merugikan kami," ungkap salah satu perwakilan massa aksi dalam orasinya.
Dikatakannya CASN PPPK ini terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Di antaranya ada beberapa yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2025 atau 2026 ini. Penundaan SK ini jelas akan sangat merugikan bagi CASN yang akan memasuki masa pensiun.
Korlap aksi, Iman Mujahidin dalam orasinya menyampaikan 5 poin tuntutan.
Pertama, menolak Keputusan Kemen-PAN-RB terkait penundaan SK ASN PPPK 2024 Tahap I;
Kedua, mendesak Kemen-PAN-RB tetap konsisten dengan TMT sesuai Surat Edaran tertanggal 14 Januari 2025 yakni TMT Maret 2025;
Ketiga, sesegera mungkin pihak BKN untuk menuntaskan NIP yang sudah diusulkan dari bulan Februari 2025;
Keempat, menolak penyesuaian pengangkatan CASN PPPK tahun 2025 dan kembali pada time line awal; dan
Kelima, mendesak BKD & PSDM Kabupaten Dompu untuk mempercepat proses pengusulan dan penerbitan NIP CPPPK Tahap I tahun 2024 Kabupaten Dompu.
Perwakilan massa aksi, Iyan Alfito meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk memperjuangkan nasib para CASN PPPK agar tidak terjadi penundaan SK di tahun 2026.
"Kami minta bapak Bupati untuk menemui massa aksi sebagai bentuk dukungan atas perjuangan kami," pintanya.
Sekitar satu jam kemudian, Bupati Bambang Firdaus menemui massa aksi. Kedatangan Bupati Dompu yang baru dilantik bersama Sekda Gatot Gunawan PP dan sejumlah Pimpinan OPD itu mendapatkan sambutan hangat dari ratusan massa aksi itu.
Bupati dalam tanggapannya meenyatakan siap mendukung perjuangan CASN PPPK Kabupaten Dompu.
"Kami BBF-DJ mendukung perjuangan teman-teman PPPK semuanya," ucapnya lantang yang disambut tepukan tangan meriah.
Dikatakan BBF, bentuk dukungan dimaksud bukan dengan menolak keputusan Kemen-PAN-RB sebagaimana yang menjadi tuntutan massa aksi, namun dengan menyurati Kemen-PAN-RB agar meninjau kembali keputusan penundaan itu.
"Kami akan menyurati Kemen-PAN-RB untuk meninjau kembali mengenai penundaan SK di tahun 2026 itu," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekda menegaskan Pemda Dompu di bawah kepemimpinan BBF-DJ berkomitmen untuk mendukung perjuangan CASN PPPK.
"Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Bupati tadi, itulah komitmen Pemda Dompu dalam mendukung perjuangan teman-teman semuanya," kata Sekda.
Usai mendengarkan dukungan Pemkab Dompu yang disampaikan Bupati Bambang Firdaus dan Sekda Gatot Gunawan PP, massa aksi kemudian berarak menuju Gedung DPRD Dompu.
Di hadapan massa aksi, Ketua DPRD Dompu, Muttakun bersama Wakil Ketua I Kurnia Ramadhan, Ketua Komisi III Muhammad Ikhsan dan beberapa anggota lainnya menyatakan komitmen untuk mendukung perjuangan mereka. (emo).